Pemda DKI Jakarta Akan Bantu Bekasi Rp 250 Miliar

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta siap membantu Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 250 miliar untuk menfokuskan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana untuk transportasi, tata ruang, lingkungan hidup,  jalan, saluran air, penanganan banjir dan pembuangan sampah.

Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan siap membantu Pemkot Bekasi,  seperti yang diajukan Walikota Bekasi Rahmat Effendi kepada Pemrov DKI Jakarta.“Jangankan sebesar Rp 250 miliar, DKI Jakarta akan siap memberikan bantuan 10 kali lipat bila memang diperlukan, “kata Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Jakarta, Selasa (28/10).

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi

Dia mengutarakan, jika ingin kebaikan Jakarta maka Pemrov DKI Jakarta akan membantu Pemkot Bekasi. “Ini kan bukan soal uang, kalau demi kebaikan Jakarta, Rp 1 triliun atau Rp 2,5 triliun juga kita harus kasih,” tambahnya.  Menurutnya, bila bantuan sebesar Rp 250 miliar bermanfaat buat Jakarta maka Pemrov tidak segan-segan akan memberi bantuan. “Kalau manfaat untuk Jakarta besar, (Rp 250 miliar) itu bisa kita kasih, asalkan jelas manfaatnya,” tegas Ahok.

Subsidi BBM itu Bohong!

Oleh Kwik Kian Gie

Apakah benar subsidi BBM itu nyata ada? Jika kita teliti dengan benar, subsidi BBM sebenarnya tidak ada, atau tidak benar, atau bohong belaka.  Biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/barel. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/barel (brl) untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.

Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS: http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel. Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran5%,Pajak11%.

Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter. Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl. Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.

Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun. Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl? Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Catatan Hitam 242 Anggota DPR RI

Terkait Korupsi dan Pelanggaran HAM

Pelantikan Anggota DPR-RI
(foto:antara)

Jakarta, KarBek

Sebanyak 242 anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019, diduga terkait pelanggaran Hukum dan HAM. Mereka terlibat dalam beragam tindak kejahatan: terdakwa dalam kasus korupsi, terperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berurusan dengan Polisi, dan terperiksa Kejaksaan terkait kasus korupsi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam rilis yang dikeluarkan Selasa (14/9)  di Jakarta, mengemukakan, selain terkait kasus korupsi, tidak sedikit diantaranya juga yang aktif membela koruptor dan berbagai pelanggaran HAM.

“Selain itu juga aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, pernah menerima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memiliki catatan absen yang buruk semasa menjabat sebagai anggota DPR pada periode sebelumnya,”  ungkap Wakil Koordinator KontraS, Chrisbiantoro.

Chrisbiantoro mengungkapkan, para anggota DPR RI yang bermasalah dan memiliki catatan buruk itu, berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 57 orang, Fraksi Golkar 44 orang, Fraksi Demokrat 37 orang, Fraksi Gerindra 24 orang, Fraksi PPP 20 orang, Fraksi PKS 18 orang, Fraksi PAN 16 orang, Fraksi PKB 11 orang, dan Fraksi Nasdem 9 orang.

Menurutnya, KontraS mencatat, sedikitnya terdapat 160 nama yang berhasil lolos menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Sisanya, sebanyak 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa KPK, Polisi, hingga Kejaksaan terkait kasus korupsi, dan 76 nama diduga terlibat kasus korupsi. “ KontraS juga menemukan 4 nama anggota DPR yang cukup getol membela terdakwa-terdakwa kasus korupsi," papar Chrisbiantoro.

Terlibat Korupsi
Lebih lanjut, selain beberapa orang terlibat korupsi, diduga juga melakukan pelanggaran HAM,  mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi sampai pada kasus Trisakti dan Semanggi.

Jokowi Naik Kereta Kencana ke Istana

Gelar Kirab Pesta Budaya Rakyat Sambut Pelantikan   Presiden

Jakarta, KarBek 
Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden mendapat antusias dari masyarakat. Bahkan, setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden ketujuh di gedung MPR, pada 20 Oktober nanti akan disambut dengan mengenakan kereta kencana dari Hotel Grand Hyatt menuju Istana.

Koordinator Kirab Budaya Rakyat, Jay Wijayanto mengemukakan, setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden akan disiapkan kereta kencana bagi Jokowi-JK.

“ Dua Kereta kencana itu akan disiapkan di pojok Hyatt (Hotel Grand Hyatt) untuk Jokowi dan JK,” ungkap Jay, dalam keterangan persnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Hadir dalam keterangan pers tersebut, Ketua Penyelenggara Abdee Negara Slank, mantan Politisi Partai Amanat Nasional Wandah Hamidah, Ketua Umum Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana, Artis Olga Lidya, Bunda Ifet, Bimbim, dan sejumlah artis lainnya.

Catatan Hitam Setya Novanto

KPK Sesalkan Terpilihnya Setya Novanto Pimpin DPR

Jakarta, Indonesiawaters.co

Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, pasalnya Setya berpotensi memiliki masalah hukum, dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat.

“KPK sangat menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum, dan bisa merusak citra DPR sebaga lembaga DPR,“kata Abraham, Jakarta, Kamis (2/10).   

Lebih lanjut Abraham mengemukakan, KPK  sebenarnya berharap agar Ketua DPR adalah sosok yang bersih dan tak terkait proses hukum.

Abraham Samad

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang ter‎pilih orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru,” tegas Samad.

Diantara kasus yang menyeret nama Setya dalam pemeriksaan KPK diantaranya, kasus korupsi pembangunan venue PON Riau yang menjerat bekas Gubernur Riau Rusli Zainal dan kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dalam dua kasus tersebut, Setya juga pernah dihadirkan ke muka persidangan. 

Drama Terburuk, Duka Cita Matinya Demokrasi

Pasca Pengesahan RUU Pilkada, Karangan Bunga Dikirim ke Istana

Demo Menolak UU Pilkada 

IndonesiaWaters

Hasil sidang paripurna DPR tentang Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah  (RUU Pilkada) yang menyerahkan kepada mekanisme DPRD, melalui voting di gedung MPR-DPR, Jumat (26/9) dini hari, menuai kecaman dari berbagai pihak. Proses persidangan RUU Pilkada menjadi UU, yang diwarnai aksi walk out partai Demokrat, dinilai sebagai drama terburuk bagi Presiden SBY.   

Penentang RUU Pilkada lewat DPRD yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI), hari ini dikabarkan mengirim karangan bunga ke Istana Negara, Senin (29/9), sebagai simbol dukacita atas matinya demokrasi.

 "Besok (hari ini_Red) kita ke Istana Negara pukul 13.00, berkabung mengucapkan belasungkawa," kata Direktur Eksekutif  Lingkar Madani Indonesia  (Lima), Ray Rangkuti di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakarta, Minggu (28/9).

Ray bersama dengan Rohaniawan Katolik  Romo Benny Susatyo, Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi dan Peneliti Inded Arif Susanto yang tergabung dalam GDRI merasa kecewa atas hasil voting memenangkan RUU PIlkada melalui DPRD. 

Mereka menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak melakukan judicial review ke MK. Karena, mereka menilai langkah itu menambah akhir dari drama yang buruk di penghujung pemerintahannya.

Akhirnya, Jokowi Melenggang ke Istana

Kubu Prabowo: Jangan Percaya Quick Count.Tunggu Putusan KPU!

 

Joko Widodo

Jakarta, IndonesiaWaters

Setelah pilpres usai, selepas pukul 15.00, Rabu (9/7), kubu pendukung Jokowi-Jusuf Kalla langsung mendeklarasi kemenangan. Namun, seakan berlomba, kubu Prabowo-Hatta pun merespon dengan mengklaim justru pihaknya sebagai pemenang. Tidak ada yang mengaku kalah, karena acuannya adalah hasil hitung cepat ( quick count) yang mereka percayai, meski dengan selisih yang tipis. Tensi politik kian memanas. Guna meredam  gejolak dan kerusuhan horisontal di masyarakat, Presiden SBY, bertemu Kedua Capres dan Cawapres  tadi malam, di Cikeas, Bogor.

Jokowi will be the next Indonesian President (2014-2019)

Dari sebelas lembaga survey, ada 7 lembaga memenangkan Jokowi-JK dan 4 memenangkan Prabowo-Hatta, dengan selisih yang tipis 1-5,5%. Ke-7  lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia (RRI), dan Saiful Mujani Research Center.

Sementara itu, empat lembaga survei yang mendapatkan hasil kemenangan bagi Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.

Menanggapi hasil hitung cepat, kedua kubu menyatakan masing-masing mereka sebagai pemenang. Prabowo spontan sujud syukur di lantai. Sementara itu, Jokowi menemui pendukungnya di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jakarta Timur, merayakan kemenangan versi quick count.

AHMAD DHANI BUKAN ANDY TIELMAN

Ahmad Dhani sungguh memalukan republik ini. Dia tidak mengerti sejarah, tidak mengerti perjalanan panjang demokrasi dan hak azasi manusia. Tingkahnya menggunakan seragam kebesaran  Komandan SS HeinrichHimmler, pasukan khusus partai Nazi yang menjadikan Adolf Hitler naik sebagai diktator yang menghancurkan Eropa. 

Kita bukan hidup di abad itu. Tetapi orang bijak bisa membaca dan mempelajari sejarah agar tidak terjebak dalam masa lampau umat manusia yang kelam.  Tidak kurang dari 10 juta manusia terbunuh oleh kekejaman Himmler, yang punya kegemaran melakukan pembunuhan manusia yang tidak disukainya melalui cara-cara yang biadab.  Orang Kristen, Komunis, Freemason, Liberal, serta orang yang bukan Jerman seperti Yahudi, Negro, Gipsi, Slavia dihabisi di kamar gas. Kulit mereka dibuat jacket, dan dagingnya dijadikan pupuk.

Piles of bodies in a liberated Nazi 
concentration camp in Germany

Himmler  yang membentuk kamp konsentrasi sangat ditakuti di sentero Eropa. Sementara  Ahmad Dhani dengan bangga menggunakan seragam Himmler dengan lencana merah di krah baju dan saku kanan tampil meniru gaya pembunuh massal itu.        

Tentu penampilan kembali  sosok pembunuh pada Perang  Dunia II itu menimbulkan kegemparan dan sekali gus mengundang protes dari berbagai negara, terutama dari bangsa-bangsa yang mengalami langsung bencana holocaust Hitler pada masa itu.

Video Memalukan Ahmad Dhani, Akhirnya Dicabut Paksa!

Ahmad Dhani (kiri) dan Heinrich Himmler 

Video promo Prabowo-Hatta yang di unggah Ahmad Dhani ke Youtube, akhirnya dihapus oleh pengelola situs Youtube.com karena menuai kecaman dan mengundang kontroversi. Selain pemakaian seragam Himmler, tangan kanan Adolf Hitler, Dhani juga menjiplak lagu ‘We Will Rock You’ karya Queen tanpa izin.

Video berbau Nazi itu, dihapus paksa oleh Youtube, bukan diturunkan sukarela oleh tim Prabowo-Hatta. Sejak , Senin 30 Juni 2014, video itu memang tak lagi bisa ditemukan di Youtube.

Selain Dhani, di dalam tayangan video itu, juga tampil secara bergantian penyanyi Nowela, Husein dan Virzha. Mereka adalah ‘tiga besar’ pemenang Indonesia Idol 2014, dimana Dhani menjadi salah seorang jurinya.  

Polemik 1 Muharram, Hari Santri Nasional

Penetapan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional, hingga kini gaungnya terus berkepanjangan. Bahkan mengundang kontroversi. Tidak hanya di basis-basis kultural yang menjadi pusat pendidikan Islam (pondok-pondok pesantren tradisional dan modern, tetapi juga bahkan hingga ke ranah publik. 

 

Bermula ketika Calon Presiden  Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menghadiri acara Haul KH. Hasyim Asyari dan Haul Ir. Soekarno di Yayasan Pesantren Babussalam, Jl. KH. Hasyim Asy’an Banjarejo Pagelaran Malang.

Ketika itu, Jokowi didaulat untuk menunjukkan komitmennya menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional, jika dirinya terpilih dalam Pilpres mendatang. Tanpa pikir panjang, mantan Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta itupun, menyepakatinya.

Allan Nairn Ungkap Wawancara Off The Record dengan Prabowo

‘’Prabowo adalah seorang jenderal yang tidak percaya pada sistem demokrasi. Indonesia masih perlu rezim otoriter yang jinak.’’ ujar Allan Nairn, jurnalis Amerika dalam sebuah diskusi,  Selasa (12/07) di Jakarta.

Allan Nairn

Jurnalis yang kerap meliput investigasi kejahatan perang dan pelanggaran HAM, termasuk ketika kerusuhan di Santa Cruz, Timor Timur itu,  mengatakan, bahwa ia   pernah mewawancarai Prabowo tahun 2001 silam.

Ketika itu, kepada Prabowo ia menawarkan untuk tidak menyebutkan sumbernya, dan disepakati bahwa wawancara itu off the record. Namun, karena kepentingan yang lebih besar bagi bangsa  ini, dan mengingat Prabowo mungkin akan menjadi Presiden, ia merasa bahwa rakyat Indonesia berhak tahu siapa Prabowo sebenarnya.  

Damai Bersama Ramadhan 1435 H

Sidang pembaca yang terhormat.

Salah satu agenda besar bangsa kita sepanjang medio April --Juli tahun ini, adalah Pemilihan Umum. Pemilu, diyakini sebagai cara yang paling beradab dalam proses penggantian kekuasaan. Baik kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif.  

Marhaban ya Ramadhan
(lintas.me)

Kita baru saja menuntaskan pemilu legislatif, di mana rakyat telah menentukan pilihannya. Namun, ini baru tahap awal, karena puncaknya adalah agenda Pemilihan Presiden RI (periode 2014-2019), yang akan ditentukan pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Tak ayal lagi, suhu politik yang semula tenang dan damai, kini semakin memanas. Bahkan cenderung semakin menjurus kepada praktik-praktik politik yang tidak sehat. Baik di tingkat elit partai, tim sukses dari kedua kubu calon presiden dan calon wakil presiden, hingga para pendukung dan penggembira yang berada di kantung-kantung basis suara. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ambon, Bali, Flores, Aceh, Riau dan lainnya sampai ke pelosok desa-desa terpencil, terimbas dengan suhu politik Pilpres yang kian meruncing.

Tidak sedikit orang yang mengambil prakarsa menjadi penggembira dengan menari-nari dari genderang yang ditabuh para elit politik di Jakarta. Tidak puas dengan hanya menari, bahkan kemudian mereka melibatkan dirinya (baik secara sukarela maupun dengan menerima bayaran) terjun lebih jauh ke dalam kancah ‘perang’ urat syaraf yang merusak nilai, etika, norma-norma di dalam sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat.

Menimbang Capres Prabowo - Jokowi

Head to Head Prestasi 

Jadwal Debat, Waktu, Media Penyelenggara, dan Tema Prabowo 1.Debat Capres-Cawapres I9 Juni 2014 SCTV, Indosiar, Berita Satu. Pembangunan, Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Negara Hukum. 2 . Debat Capres I 15 Juni 2014 Metro TV dan Bloomberg Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Jokowi 3. Debat Capres II 22 Juni 2014 TV One, Politik Internasional dan Ketahanan Nasional 4. Debat Cawapres 29 Juni 2014 RCTI dan MNC, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek 5. Debat Capres-Cawapres II 5 Juli 2014 TVRI dan Kompas TV, Pangan, Energi dan Lingkungan

DEBAT Capres Putaran kedua yang digelar Minggu (15/06) malam, mengundang perbincangan hangat di berbagai tempat. Pro – kontra bermunculan. Namun, bagaimana sebenarnya prestasi kedua capres ini? Berikut ini prestasi kedua Capres di bidang masing-masing.

Bangsa Budak!

                                                 Oleh: Peter A. Rohi

Muriel Pearson, perempuan Amerika begitu cinta negeri ini. Dalam bukunya Revolt in Paradise, ia menuliskan kisah yang dialaminya sendiri dalam Pertempuran di Surabaya, November 1945, Muriel yang dikenal dengan nama samaran Ktoet Tantri mengibaratkan Sang Pembebas Perbudakan, Abraham Lincoln, sedang berjalan-jalan di kota, di mana rakyatnya sedang berjuang merebut kembali dan mempertahankan kebebasan yang baru saja mereka peroleh.

Muriel Pearson

Kita memang baru saja merdeka. Agen Polisi Ferdinand Nainggolan nekad mengibarkan bendera merah putih di Surabaya. Moh. Jassin memproklamirkan berdirinya Korps Polisi Istimewa untuk menjamin keamanan bagi rakyat. Tapi Sekutu mendaratkan kembali Belanda dan Surabaya seketika berubah bagai bara panas.

Soemarsono dan Munthalib mendirikan Pemoeda Repoeblik Indonesia untuk menghadang gerak Sekutu, dokter Angka Nitisastro melatih palang merah, Soengkono membentuk tentara, Alexander Abineno dan Soesetyo Mahdi merebut kapal perang Jepang. Putri – putri bergabung dengan laskar rakyat di dipimpin Lukitaningsih. Oemi Kalsoem memimpin perempuan Arab, sedang Sophia Elisabeth Sijun dan Francisca Fanggidae memimpin perempuan-perempuan Indonesia Timur yang tidak (bisa) ikut mengungsi.

Busana Muslim Indonesia, Kiblat Dunia 2020

Saat Indonesia Bersaing Melalui Gagasan dan Ide Kreatif (3-Habis)

Oleh Harry Waluyo

Harry Waluyo

BEGITU banyak dan beragamnya karya-karya kreatif Indonesia, yang sebenarnya memiliki potensi komersial dan berdaya saing tinggi. Satu diantara beberapa yang bisa menjadi kiblat dunia adalah busana Otentik Indonesia dan Busana Muslim.

Untuk itu, Ditjen EKMDI memfasilitasi terbentuknya Indonesia Fashion Week (IFW) sebagai pekan mode yang melibatkan beragam praktisi mode, desainer, pelaku bisnis mode skala kecil, menengah, dan besar, baik  dalam maupun luar negeri.

Indonesia Fashion Week 2014
bersama Menteri Ekonomi Kreatif,
Mari E. Pangestu (kanan)

IFW menampilkan rancangan terbaru yang berakar pada budaya lokal dan kreativitas otentik Indonesia. IFW sangat mendukung lahirnya bakat-bakat baru di dunia fashion yang akan menjadi duta muda "ready to wear" Indonesia. 

Mengusung ‘Sarung’

IFW tahun lalu masih mengusung ‘sarung’ sebagai trend fashion dalam pertunjukan yang ditampilkan oleh para desainer maupun siswa sekolah mode. Karena sifatnya yang fleksibel dan praktis, sarung dipercaya dapat meraih popularitas lebih besar lagi. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

Mulai Dari Periklanan Hingga Reka Baru Desain

Saatnya Bersaing Melalui Gagasan dan Ide Kreatif (2)

Oleh: Harry Waluyo

Harry Waluyo

BULAN Desember 2012, saya dilantik sebagai Dirjen Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain, dan IPTEK (EKMDI) oleh Mari Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada mulanya, saya mengira bahwa ekonomi kreatif melulu menggunakan pendekatan ekonomi. Ternyata ekonomi kreatif itu memadukan disiplin ilmu lain alias multidisiplin.  Seperti ilmu budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan dan pariwisata, sebagaimana definisi yang disebutkan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB, yang berurusan dengan perdagangan, investasi, dan isu-isu pembangunan. Tujuan organisasi yang didirikan sejak 1964  ini adalah untuk memaksimalkan peluang perdagangan, investasi dan pembangunan negara-negara berkembang dan membantu mereka dalam upaya berintegrasi ke dalam ekonomi dunia secara adil.

Ekonomi kreatif meliputi 4 kreativitas, yaitu: kreativitas ilmu pengetahuan, kreativitas budaya, kreativitas ekonomi dan kreativitas teknologi. Sebagaimana telah disinggung pada tulisan sebelumnya, konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Di Indonesia sendiri, begitu banyak gagasan dan ide kreatif karya anak bangsa yang sesungguhnya berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi, namun tidak sedikit yang memerlukan pemberdayaan dan pengembangan lebih lanjut. Beberapa diantaranya adalah: pembuatan Komik, Animasi, Periklanan, Pameran Buku,  Publikasi Karya Fiksi dan Non Fiksi, Reka Baru Desain Indonesia, pameran busana termasuk busana muslim, hingga bidang yang terkait Teknologi Informasi. Bidang-bidang yang berpotensi memiliki daya saing inilah yang menjadi perhatian dari program dan kegiatan EKMDI.

Saatnya Indonesia Bersaing Melalui Gagasan dan Ide Kreatif (1)

Harry Waluyo

STRUKTUR perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) menjadi berbasis SDM (insan kreatif). Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi ke dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian gelombang keempat gelombang ekonomi kreatif yang berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah modal ekonomi yang sangat penting, lebih penting daripada objek yang ditekankan pada banyak model ekonomi. Di dunia yang memiliki keterbatasan fisik ini, penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Appreciative Inquiry, Metode Alternatif Untuk Kegagalan Pembangunan Daerah

menggali kekuatan,
bukan mencari kesalahan

SERING  terjadi proyek pembangunan yang digagas suatu Pemerintah Daerah harus berakhir sia-sia. Padahal, sudah dirancang bagus serta menelan biaya cukup besar. Dan hasilnya? Tidak sesuai harapan. Paling banter masuk kategori: ‘biasa-biasa saja’ tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan yang diinginkan. 

Pada setiap tahun anggaran, bisa kita saksikan bagaimana undangan pekerjaan (proyek) terpampang memenuhi halaman koran-koran. Tender digelar dengan judul yang sama dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya (boleh jadi dengan penekanan dan fokus yang berbeda).

Maka, terjadi kesibukan sesaat. Berbagai ‘manuver’ hubungan relasional berlangsung sangat intensif diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dan agenda paling hot adalah perbincangan soal share dan fee, yang dibahas terang-terangan, nyaris tanpa rasa malu (bermain-main dengan uang rakyat yang dipungut dari pajak).

 

Begitu seterusnya, dari tahun ke tahun kesibukan yang sama berulang. Di luar arena, masyarakat --kepada siapa proyek-proyek itu diperuntukan— hanya menjadi penonton. Kehidupan mereka tak banyak berubah. Tetap marjinal dan berkutat di lingkaran kemiskinan. Inilah perkara yang dianggap lumrah di lingkungan Pemerintah Daerah karena intervensi pembangunan selama ini, tidak memiliki elan vital yang berakar dari envision seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Tidak hanya pada proyek-proyek non fisik, seperti program-program ketahanan pangan, pemberdayaan usaha kecil, tetapi juga terjadi pada proyek vital, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

Tak heran jika kemudian muncul banyak kritik dan skeptisisme terhadap hasil-hasil pembangunan yang selama ini telah dicapai. Hasil survey UNDP menunjukkan: Human Development Index Indonesia berada pada urutan ke-121 dari 186 negara (hampir sama dengan Vanuatu, Nicaragua, Honduras) sementara Corruption Index berada pada tingkat 114 (mendekati Vietnam). Sedemikian terpuruknya kualitas hidup kita dibandingkan dengan negara-negara lain....

Patgulipat Di Balik Kasus Hadi Poernomo: Benarkah Upaya Gembosi Sumber Dana Jokowi?

Gedung KPK
(foto:hukumonline.com)

Sebuah drama yang kental bernuansa politik, kembali di gelar di Jakarta. Berbagai peristiwa besar, selalu dimaknai dengan aroma yang terkait dengan perebutan kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli  2014 mendatang.

Penetapan Hadi Poernomo (HP), mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) ibarat tragedi. Betapa tidak, tanggal 21 April 2014 adalah hari ulang tahunnya yang ke-67 tahun. Di hari yang sama, dia mengakhiri tugasnya sebagai ketua BPK-RI. Pukul 11.00 siang  ia melakukan prosesi perpisahan sederhana di kantor BPK. Sore harinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dia  sebagai tersangka dalam kasus pajak. 

Penetapan HP  sebagai tersangka, sangat mengejutkan. Dan mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan. Mengapa HP jadi tersangka? Apakah karena BPK sebelumnya melakukan audit terhadap kinerja KPK, yang dari sisi keuangan terbilang mengecewakan? Muncul pula beragam telisik dan analisis, apa sebenarnya skenario besar yang terjadi dibalik kasus ini?   

Spekulasi pun merebak ke berbagai arah. Berikut info telisik dari berbagai sumber terpercaya. Bahwa tak dipungkiri, kasus ini menjurus ke pertarungan perebutan kekuasaan menjelang Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Benarkah? 

Hadi Poernomo

Bahwa menurut Abraham Samad (ia baru saja dieliminasi         dari bakal Cawapres Jokowi),       Hadi Poernomo diduga          kuat  melakukan korupsi pajak BCA.

 

Pasalnya, pada 12 Juli 2003, bank BCA -- perusahaan  milik    grup Djarum dan Salim itu-- mengajukan keberatan atas pengenaan pajak sebesar Rp 375 miliar pada NPL (kredit macet) sebesar Rp 5,7 triliun. Keberatan pajak BCA diajukan kepada           Direktorat Pajak Penghasilan (PPH), yang kemudian ditelaah   dan didalami selama setahun.....

Memaknai Kebangsaan Dalam Politik Indonesia

Pengantar:  Pemilu legislatif 2014, baru saja usai. Seluruh komponen bangsa diharapkan dapat menerima dan memahami apa yang sudah dinyatakan oleh rakyat di bilik suara.  Kini sangat penting bagi para elit politik untuk menunjukkan sikap legawa dalam menerima kekalahan, sebaliknya tidak menjadi jumawa manakala meraih kemenangan.   Berikut ini, ringkasan pemikiran Mochtar Pabottingi , yang disampaikan dalam talk show  bertajuk    "Intoleransi dalam Kehidupan Politik, Sebuah Realitas di Indonesia", di Jakarta,  Kamis (3/4) silam, diselenggarakan oleh satuharapan.com. Kiranya masih relevan dalam memaknai asmosfir politik pasca Pemilu Legislatif 2014.

Mochtar Pabottingi
(twitter.com),
profesor Riset pada
Pusat Penelitian Politik,
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI)

MELIHAT situasi dan esensi politik Indonesia setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatan kepresidenannya untuk digantikan BJ. Habibie, Wakil Presiden Orde Baru, sebagai presiden pertama untuk era reformasi, maka kita dapat mengangkat setidaknya tiga ciri utama.

Pertama, tiadanya ‘Orde’ atau ‘sistem pemerintahan’ yang secara sadar, tegar dan rasional menegakkan prinsip-prinsip politik tersendiri dan orisinal menurut  tuntutan –tuntutan demokrasi sebagai antitesis dari Orde Baru. 

Pada kata ‘orde’ terkandung makna kepemimpinan atau keberadaan pada posisi menguasai keadaan pada jalan politik yang benar menurut dialektika historisnya. Hingga saat ini para pejuang “reformis sejati” di tengah –tengah bangsa kita masih terus mati-matian berusaha menciptakan bangunan politik yang benar-benar pantas disebut “reformasi”.

 Kedua, dijalankannya upaya demokratisasi tanpa perjunjungan intens atas prinsip “kebangsaan” atau “kenasionan”, padahal dalam dunia modern nasion dan demokrasi terikat dalam simbiosis historis. Di seluruh dunia modern, nasion, jika benar, selalu bekerja menyuburkan tumbuhnya demokrasi. Dan demokrasi, juga jika benar,  selalu bekerja memperkuat serat-serat nasion. Disini “nasion” atau “bangsa” saya rumuskan sebagai “kolektivitas politik yang  egaliter dan otosentris”  dan “demokrasi” sebagai “sistem politik yang egaliter dan otosentris.” Kata otosenris saya maknai sebagai “perkiblatan, penjunjungan, dan pemuliaan kepada seluruh warga bangsa tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun”.

Agresivitas Pemberantasan Korupsi dan Klaim SBY

 Pengantar: Tulisan ini merupakan serial lanjutan dari mega skandal di tingkat elit  Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai century gate, yang tak kunjung terurai karena melibatkan sejumlah nama besar, pejabat tinggi, yang  kebetulan juga sedang berkuasa.

GELEMBUNG dana talangan Bank Century yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) otomatis mereduksi klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai agresivitas pemberantasan korupsi di masa kepresidenannya.  Progres pemberantasan korupsi sekarang ini sangat maju lebih karena faktor keberanian dan indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)

Ceritanya akan berbeda jika institusi dan kepemimpinan KPK bisa dikooptasi oleh kekuasaan seperti era kepemimpinan KPK sebelumnya.  

Semua orang ingat bahwa sampai di penghujung tahun 2011, terjadi stagnasi atas proses hukum kasus Bank Century. Sama sekali tak ada kemajuan. Saat itu, beberapa kalangan sampai membuat anekdot dengan bertanya ‘Apa Kabar Kasus Bank Century’? Soalnya, sejak usai paripurna DPR Maret 2010 hingga Desember tahun 2011, tidak ada orang penting yang dijerat KPK.
 
Sejak kepemimpinan baru KPK mulai bekerja pada 2012, proses hukum mega skandal ini mulai terlihat progresnya. Selain menetapkan status tersangka terhadap dua mantan deputi gubernur BI, KPK juga memeriksa ulang mantan Menteri Keuangan/Ketua KSSK Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur BI/anggota KSSK. Bahkan Pemeriksaan Boediono justru mengungkap masalah baru, karena tidak ada yang mau bertanggungjawab atas terjadinya gelembung dana talangan Bank Century sampai Rp 6 triliun lebih.
 
Selain kasus Bank Century, dewan kepemimpinan KPK terkini pun akhirnya berani mengakhiri

Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta Pusat 

 kejanggalan dalam proses hukum kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI pada 2004. Sebelumnya, kasus ini dinilai khalayak aneh, karena penerima suap dihukum, sementara pemberi suapnya tak pernah diajukan untuk menjalani proses hukum. Sejumlah politisi yang didakwa menerima suap sudah divonis pengadilan Tipikor sejak Mei 2010.
 
Selama hampir dua tahun, pihak penyuap dalam kasus ini tak tersentuh. Baru pada akhir

Januari 2012, KPK menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka dalam kasus ini. Jelang akhir September 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Miranda.