Pemda DKI Jakarta Akan Bantu Bekasi Rp 250 Miliar

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta siap membantu Pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp 250 miliar untuk menfokuskan percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana untuk transportasi, tata ruang, lingkungan hidup,  jalan, saluran air, penanganan banjir dan pembuangan sampah.

Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan siap membantu Pemkot Bekasi,  seperti yang diajukan Walikota Bekasi Rahmat Effendi kepada Pemrov DKI Jakarta.“Jangankan sebesar Rp 250 miliar, DKI Jakarta akan siap memberikan bantuan 10 kali lipat bila memang diperlukan, “kata Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Jakarta, Selasa (28/10).

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi

Dia mengutarakan, jika ingin kebaikan Jakarta maka Pemrov DKI Jakarta akan membantu Pemkot Bekasi. “Ini kan bukan soal uang, kalau demi kebaikan Jakarta, Rp 1 triliun atau Rp 2,5 triliun juga kita harus kasih,” tambahnya.  Menurutnya, bila bantuan sebesar Rp 250 miliar bermanfaat buat Jakarta maka Pemrov tidak segan-segan akan memberi bantuan. “Kalau manfaat untuk Jakarta besar, (Rp 250 miliar) itu bisa kita kasih, asalkan jelas manfaatnya,” tegas Ahok.

Subsidi BBM itu Bohong!

Oleh Kwik Kian Gie

Apakah benar subsidi BBM itu nyata ada? Jika kita teliti dengan benar, subsidi BBM sebenarnya tidak ada, atau tidak benar, atau bohong belaka.  Biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/barel. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/barel (brl) untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.

Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS: http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel. Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran5%,Pajak11%.

Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter. Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl. Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.

Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun. Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl? Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Catatan Hitam 242 Anggota DPR RI

Terkait Korupsi dan Pelanggaran HAM

Pelantikan Anggota DPR-RI
(foto:antara)

Jakarta, KarBek

Sebanyak 242 anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019, diduga terkait pelanggaran Hukum dan HAM. Mereka terlibat dalam beragam tindak kejahatan: terdakwa dalam kasus korupsi, terperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berurusan dengan Polisi, dan terperiksa Kejaksaan terkait kasus korupsi.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam rilis yang dikeluarkan Selasa (14/9)  di Jakarta, mengemukakan, selain terkait kasus korupsi, tidak sedikit diantaranya juga yang aktif membela koruptor dan berbagai pelanggaran HAM.

“Selain itu juga aktif membela terdakwa kasus korupsi, pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pernah terlibat kasus tindak pidana, pernah terlibat kasus pelanggaran pemilu, pernah menerima sanksi etik oleh BK DPR, hingga memiliki catatan absen yang buruk semasa menjabat sebagai anggota DPR pada periode sebelumnya,”  ungkap Wakil Koordinator KontraS, Chrisbiantoro.

Chrisbiantoro mengungkapkan, para anggota DPR RI yang bermasalah dan memiliki catatan buruk itu, berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 57 orang, Fraksi Golkar 44 orang, Fraksi Demokrat 37 orang, Fraksi Gerindra 24 orang, Fraksi PPP 20 orang, Fraksi PKS 18 orang, Fraksi PAN 16 orang, Fraksi PKB 11 orang, dan Fraksi Nasdem 9 orang.

Menurutnya, KontraS mencatat, sedikitnya terdapat 160 nama yang berhasil lolos menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019. Sisanya, sebanyak 16 nama pernah menjadi tersangka kasus korupsi, 63 orang pernah diperiksa KPK, Polisi, hingga Kejaksaan terkait kasus korupsi, dan 76 nama diduga terlibat kasus korupsi. “ KontraS juga menemukan 4 nama anggota DPR yang cukup getol membela terdakwa-terdakwa kasus korupsi," papar Chrisbiantoro.

Terlibat Korupsi
Lebih lanjut, selain beberapa orang terlibat korupsi, diduga juga melakukan pelanggaran HAM,  mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi sampai pada kasus Trisakti dan Semanggi.

Jokowi Naik Kereta Kencana ke Istana

Gelar Kirab Pesta Budaya Rakyat Sambut Pelantikan   Presiden

Jakarta, KarBek 
Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden mendapat antusias dari masyarakat. Bahkan, setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden ketujuh di gedung MPR, pada 20 Oktober nanti akan disambut dengan mengenakan kereta kencana dari Hotel Grand Hyatt menuju Istana.

Koordinator Kirab Budaya Rakyat, Jay Wijayanto mengemukakan, setelah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden akan disiapkan kereta kencana bagi Jokowi-JK.

“ Dua Kereta kencana itu akan disiapkan di pojok Hyatt (Hotel Grand Hyatt) untuk Jokowi dan JK,” ungkap Jay, dalam keterangan persnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Hadir dalam keterangan pers tersebut, Ketua Penyelenggara Abdee Negara Slank, mantan Politisi Partai Amanat Nasional Wandah Hamidah, Ketua Umum Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana, Artis Olga Lidya, Bunda Ifet, Bimbim, dan sejumlah artis lainnya.

Catatan Hitam Setya Novanto

KPK Sesalkan Terpilihnya Setya Novanto Pimpin DPR

Jakarta, Indonesiawaters.co

Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, pasalnya Setya berpotensi memiliki masalah hukum, dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat.

“KPK sangat menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum, dan bisa merusak citra DPR sebaga lembaga DPR,“kata Abraham, Jakarta, Kamis (2/10).   

Lebih lanjut Abraham mengemukakan, KPK  sebenarnya berharap agar Ketua DPR adalah sosok yang bersih dan tak terkait proses hukum.

Abraham Samad

“Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang ter‎pilih orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum. Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru,” tegas Samad.

Diantara kasus yang menyeret nama Setya dalam pemeriksaan KPK diantaranya, kasus korupsi pembangunan venue PON Riau yang menjerat bekas Gubernur Riau Rusli Zainal dan kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Dalam dua kasus tersebut, Setya juga pernah dihadirkan ke muka persidangan.