Rabu, Januari 21, 2015

Kita Butuh Menteri Maritim Sekelas Laksamana Cheng Ho

Mengunjungi Kuil Sam Po Kong,
Semarang, (November 2016) dengan
latar belakang patung Kaisar Cheng Ho.  
Suatu siang di bulan Agustus 2014 yang lalu, saya  berkesempatan  minum kopi dengan seorang Pelaut gaek di lantai 2  gedung BCP, Bekasi yang agak bising namun lumayan nyaman untuk menikmati sepotong view kota Bekasi.  

Setelah berbincang hampir 2 jam dengan Capt Gita Ardjakusumah, mantan Nakhoda Phinisi Nusantara 1986 Vancouver Expo- Canada itu, kami pun berpisah. Malamnya di kantor sebuah koran,  saya tulis sebuah tajuk dengan judul "Kabinet Baru Butuh Menteri Maritim Sekelas Laksamana Cheng Ho".  Berikut tajuk lama itu, saya upload kembali untuk Anda. 

SETELAH Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumunkan hasil rekaputilasi PILPRES 2014, Selasa malam, 22 Juli 2014, kubu Jokowi-Jusuf Kalla langsung mendeklarasikan kemenangannya di atas kapal tradisional phinisi di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. 

Dermaga Ujung Surabaya (foto:shelter)
Apakah locus delicti deklarasi di atas kapal phinisi  "Hati Buana Setia" itu, suatu kebetulan atau memang sudah dirancang? 

Benarkah ada hubungannya dengan komitmen Jokowi untuk mengembalikan kejayaan laut Indonesia,  Pilihan kapal phinisi sebagai simbol budaya laut,  juga mengindikasikan pembangunan kawasan Indonesia timur dan  penguatan kembali akar kebangsaan kita.

Apapun alasannya, yang jelas, di bawah kepemimpinan Jokowi-JK ke depan,  Indonesia akan menerapkan pembangunan berwawasan Maritim. Dan Jokowi-JK bertindak sebagai Nakhoda Agung yang akan melayarkan biduk besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Ibarat sebuah kapal, bagaimanapun besarnya NKRI Nusantara hanya akan menyisakan ruang akomodasi yang kecil bagi para awak kapalnya, karena sebagian besar ruangan akan dipakai untuk dipenuhi muatan atau penumpang.

Dengan demikian, jumlah awak kapalnya sangat terbatas. Mereka haruslah orang-orang pilihan yang memiliki keterampilan berdasarkan standar kompetensi dan profesionalitas, untuk dapat melayarkan kapalnya dengan aman sampai dipelabuhan tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan standar kompetensi yang ditentukan oleh IMO (International Maritime Organization) dan Mendiknas, untuk menjadi seorang Nakhoda, minimal harus memiliki sedikitnya 14 macam serifikat. 

Perairan Nusantara (ipb.ac.id)
Namun, yang paling utama ia harus mendapat mandat penuh dan kepercayaan dari perusahaanya, untuk membawa kapal dengan muatan yang bernilai tinggi, menjaga keselamatan jiwa seluruh awak kapal dan penumpangnya dengan aman. 

Maka, sosok Nakhoda semestinya seseorang yang berpengetahuan luas, bisa memberikan keteladanan, memiliki rasa percaya diri, bersikap tegas dan bijaksana (A Wise Seamenship) sehingga dia  mampu berhadapan dengan kekuatan alam yang tidak bisa kita lawan.

Jokowi kerap melontarkan istilah POROS MARITIM dan TOL LAUT. Sesuatu yang asing bagi mereka yang terbiasa berkecimpung di kegiatan operasional kapal,  yang hanya mengenal istilah LINER (reguler) atau TRAMPLER (bergerak sesuai arah kesiapan muatan). 

Sebenarnya, adagium Poros Maritim dan Tol Laut, pernah dilaksanakan pada era Dinasti Ming dibawah pimpinan Laksamana Zheng He, seorang muslim keturunan Persia-Cina. Pada kurun waktu 600 tahun yang lampau, selama 28 tahun  (pada  1405-1433). Dengan jumlah armada ketika itu tercatat sebanyak 317 kapal beserta 27.000 awaknya, Zheng He berhasil mengamankan jalur perniagaan yang harmonis sepanjang poros China-Asia-Afrika.

Zheng He lahir di desa Hedai provinsi Yunan tahun 1371. Ia adalah  cucu buyut dari Sayyid Adzall Syamsuddin (1070). Para awak kapalnya turut menyebarkan agama Islam di pelabuhan-pelabuhan singgah,  yang kemudian di Nusantara dikenal sebagai ekspidisi Laksamana Cheng Ho.  Bukti peninggalannya adalah Klenteng Sam Po Kong  di Semarang, yang pada mulanya merupakan  sebuah Mesjid dan adanya Lonceng kapal yang besar di Aceh.

Pola kepemimpinan Bahari Zheng He berpedoman pada “Win-Win Solution” yang perlu kita teladani, dengan mengutamakan prinsip-prinsip: Kesetiaan pada pimpinam; Ikatan Persaudaraan dan Kerjasama Tim;  Kepedulian dan Perhatian terhadap semua anak buahnya; Melaksanakan semua tugas secara tuntas; dan Pengakuan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Indonesia dewasa ini, bak kapal yang akan   segera dilayarkan oleh Presiden RI  ke-7, Ir. Joko Widodo. Mencermati suhu politik saat ini tampaknya, kapal NKRI ini,  bukanlah dari jenis kapal pesiar pribadi yang nyaman dan mewah ataupun kapal penangkap ikan, general cargo, container, dan lainnya. Namun lebih menyerupai kapal dari jenis chemical tankership yang pengoperasiannya lebih rumit dan kompleks. Untuk dapat melayarkannya, para awak kapalnya perlu menguasai rumus-rumus reaksi kimia, yang memerlukan kecermatan dan disiplin tinggi sehingga tidak menimbulkan akibat fatal yang terjadi. Seperti kontaminasi/ rusak kualitas atau bahkan keracunan (noxious), kebakaran (flameable) dan ledakan (explotion).

Kini kita sudah memiliki seorang Menteri Maritim yang dipilih pada Kabinet Jokowi untuk membangun TOL LAUT dan Poros Maritim Dunia. Kita lihat saja, apakah dia bisa tampil sekelas laksamana “Cheng Ho Indonesia” di abad modern ini? Jika tidak, silahkan minggir dan biarkan orang yang mampu  menggantikannya . ***


Tidak ada komentar: