Bencana Dahsyat, Dampak Kerakusan Pengusaha dan Kebodohan Penguasa (Bagian 1)

Banjir Sumatera: Bencana Ekologis Akibat Deforestasi dan Ekspansi Sawit.

 Banjir bandang di kawasan Gunung Nago, 

Padang, Sumatera (ANTARA FOTO)

      

Gila...Gilaaa! Ini benar-benar gila. Sepanjang Republik ini berdiri, baru kali ini, Indonesia mengalami bencana yang luar biasa dahsyat! Banjir bandang menghajar tiga propinsi sekaligus; Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). Memporakporandakan bangunan dan seluruh lanskap kota, serta pemukiman penduduk, gedung-gedung Pemerintahan, jembatan dan jalan serta  fasilitas layanan umum lenyap seketika tersapu banjir. 

Banjir dan tanah longsor ini  juga meluluhlantakkan ribuan hektar  sawah, kebun, ladang, kolam ikan,  hewan peliharaan dan ternak, seperti: ayam, itik, kambing, kerbau dan sapi, tak terhitung lagi berapa jumlahnya. Bagaimana dengan korban jiwa manusia? 

Satu bulan sudah berlalu, sejak bencana itu terjadi (28/11/2025),  namun jumlah korban masih saja terus bertambah. Data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai 27 Desember 2025, menyatakan jumlah korban meninggal mencapai 1.129 jiwa, 174 orang hilang dan setengah juta orang kehilangan tempat tinggalnya serta satu juta orang terpaksa mengungsi. 

Sementara, Harian Kompas mencatat fasiltas umum yang musnah dan/atau rusak mencapai 1,9 ribu unit, fasilitas kesehatan 200 unit, fasilitas pendidikan 875 unit, rumah ibadah 806 unit,  gedung perkantoran 291 unit, jembatan 734 unit.

Namun, bencana kali ini, sungguh aneh dan janggal! Sebab sejumlah video amatir yang seliweran di medsos menunjukkan,  di sejumlah lokasi khususnya di hilir sungai tampak gelondongan kayu bertumpuk dalam jumlah luar biasa besar. 

Buruknya Komunikasi Publik 

Tidak berapa lama sejak terjadinya bencana di tiga provinsi itu  mencuat di berbagai kanal warga, Ketua BNPB sempat  berkomentar: ''Aaahhh, itu 'kan cuma mencekam di medsos aja,'' katanya. Padahal, dia sendiri belum datang dan melihat betapa kondisi sebenarnya jauh  lebih mencekam dibanding berita-berita dan video warga yang beredar. Meski kemudian statement itu diralat, dengan permohonan maaf. 

Tidak sedikit, pernyataan pejabat lainnya yang absurd tanpa data dan konfirmasi lapangan, malah justru membuat kisruh dan menambah kekacauan bagi para penyintas atau mereka yang menjadi korban dan sedang menderita, tambah berduka. Seperti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang sepekan pasca bencana, kepada Presien melaporkan bahwa listrik sudah 93% menyala di Aceh. Pernyataan Bahlil sontak mengundang keras dan kegaduhan hingga orang Aceh menyebut Bahlil Penipu!

Pernyataan miring lainnya,  dikemukakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ketika merespon hadirnya bantuan dari rakyat Malaysia senilai Rp 1 Milyar, yang disebutnya 'sedikit' dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah. 

Memang benar sedikit, tetapi Pak Mendagri rupanya lupa bahwa pernyataan-pernyataan dari otoritas yang memiliki kewenangan, akan lekas menyebar luas ke publik. Pernyataaan Tito yang terkesan tidak etis itu,  menunjukkan seolah Pemerintah tidak tahu berterimakasih.

Munculnnya berbagai statement blunder para Pejabat Tinggi itu, mencerminkan rendahnya level empati mereka terhadap rakyatnya. Mereka tidak tersentuh dengan apa yang dirasakan rakyat, meski secara fisik para pejabat itu hadir  di lokasi kejadian. Selain itu, juga menunjukkan buruknnya cara berkomunikasi pejabat di hadapan publik. Alih-alih menenteramkan, malah menambah kisruh keadaan. Belakangan ini, berbagai kritik yang muncul bukannya direspon dengan kinerja, sebaliknnya dianggap sebagai masalah. 

  

Belakangan, para pejabat mulai terbuka mata kepalanya bahwa bencana kali ini bisa dipastikan sebagai dampak dari kerakusan Para Pengusaha dalam mengeksploitasi hutan dan  kebodohan Pejabat yang memberikan perizinan. 

Banyak fakta tak terbantahkan, terpampang jelas di depan mata. Rakyat pun menyaksikan, bencana kali ini bukan disebabkan oleh angin Senyar atau badai siklon tropis semata tetapi dampak dari hancurnya hutan yang sudah parah! 

Pemerintah kini semakin sulit menyembunyikan data, bukti  dan fakta di lapangan bahwa begitu masifnya penebangan kayu di hutan Sumatera. Puluhan bahkan mungkin ratusan ribu batang kayu yang turut hanyut  itu, menghantam apa saja yang merintangi jalannya air.  Menunjukkan bahwa  banjir bandang dan tanah longsor kali ini, bukanlah semata-mata bencana alam biasa, melainkan bencana ekologis yang bersumber dari kerusakan lingkungan akibat kerakusan para Pengusaha. 

Penyebab utamanya tak lain adalah deforestasi masif, yang membuat hilangnya fungsi hidrologis kawasan hulu, serta ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan kegiatan penambangan. 

Seandainya  saja kayu-kayu bernomor dan terergister Perusahaan dengan bekas tebangan chainsaw itu bisa berkata, tentu mereka bisa bersaksi: "Kami ini hanya  korban dari kerakusan manusia. Terutama para Pengusaha dan kebodohan Pejabat dan Penguasa, yang telah lengah atau berkolaborasi jahat, dengan memberikan atau meluluskan perijinan.''  

Hilangnya Fungsi Hutan

Hutan, terutama di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS), berfungsi vital sebagai spons alami yang menyerap dan menyimpan air hujan, serta mencegah erosi tanah. 

Ketika hutan ditebang dan digantikan oleh komoditas lain seperti kelapa sawit, maka kemampuan tanah untuk menyerap air berkurang drastis. Akibatnya, air hujan mengalir deras ke dataran rendah, membawa serta lumpur dan material longsor, menyebabkan banjir bandang yang merusak.

 

Para Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Organisasi Nirlaba Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sepakat bahwa kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS adalah faktor kunci di balik bencana hidrometeorologis yang semakin sering terjadi di Sumatra. Namun kali ini, benar-benar begitu dahsyat! 

Analisis data oleh Tim Jurnalisme Data Kompas dan WALHI mengungkapkan laju kehilangan hutan yang sangat masif di tiga provinsi tersebut. Selama periode 1990-2024, hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar menyusut rata-rata 36.305 hektar per tahun. Angka ini setara dengan hilangnya sekitar 139 lapangan sepak bola standar FIFA setiap harinya. 

Secara total, hilangnya hutan di ketiga provinsi mencapai 1,2 juta hektar dalam kurun waktu tersebut, dengan penyusutan tertinggi terjadi di Sumut (500.404 hektar), diikuti Aceh (379.309 hektar), dan sisanya di Sumbar. 

Pada tahun-tahun yang lebih spesifik, Aceh kehilangan tutupan hutan sekitar 8.906 hektar pada 2023, sementara di Sumbar, kerusakan mencapai 6.968 hektar di berbagai kabupaten pada 2021. Data ini menunjukkan tren deforestasi yang konsisten dan menjadi sinyal kuat akan kerentanan wilayah terhadap bencana. 

Kayu-kayu gelondongan di Masjid Darul Mukhsinin, Aceng Tamiang, 

dan di tempat-empat lainnya menjadi bukti tak terelakkan dari 

masifnya deforestasi  (foto: AFP)

                               

Ekspansi (baca: penjarahan legal) hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, merupakan  pendorong utama deforestasi ini. Jumlah perusahaan kelapa sawit meningkat pesat seiring waktu. Pada tahun 2000, terdapat 62 perusahaan sawit di Aceh, yang kemudian meningkat menjadi 103 perusahaan. Di Sumut, jumlahnya naik dari 301 menjadi 327 perusahaan, dan di Sumbar, dari 24 menjadi 53 perusahaan. 

Siapa yang Harus Bertanggungjawab?

WALHI mencatat adanya ratusan perusahaan yang memegang berbagai izin di wilayah rawan bencana di ketiga provinsi tersebut, meliputi 146 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sawit, 36 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 400 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Konsentrasi industri ekstraktif ini secara signifikan mengubah lanskap dan hidrologi alami kawasan. 

Setidaknya, terdapat beberapa nama yang harus disebutkan: Zulkifli Hasan eks Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan  dan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup. Namun, setelah melalui diskusi pada Rapat Kabinet, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menginvestigasi sedikitnya terdapat 12 perusahaan yang terindikasi menjadi penyebab atau memperparah banjir di Sumatra. 

Meskipun nama-nama spesifik perusahaan sering kali dirahasiakan selama proses hukum, beberapa sumber dan organisasi lingkungan menyebutkan nama-nama yang diduga terlibat. Di antara perusahaan yang disorot oleh WALHI dan media, terdapat nama-nama seperti PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) terkait kepemilikan dengan Menko Luhut  Binsar Panjaitan dan Agincourt Resources (perusahaan tambang emas Martabe) yang diduga kuat berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan di Sumut. 

WALHI menekankan pentingnya menagih pertanggungjawaban korporasi dan tidak menetapkan bencana ini sebagai 'bencana alam' semata, karena hal tersebut dapat menggugurkan tanggung jawab hukum perusahaan. 

Bencana kali ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Deforestasi untuk perkebunan sawit dan penambangan telah menghilangkan fungsi alami hutan sebagai pengatur tata air. 

Tanpa tindakan tegas terhadap korporasi yang merusak dan perbaikan tata kelola lahan serta restorasi ekosistem hulu, bencana ekologis serupa akan terus berulang di masa mendatang. 

Seluas apa tingkat deforestasi hutan Sumatera? Berikut ilustrasi yag diunggah pemilik akun di medsos facebook, yang menggambarkan peta pulau Jawa (warna merah) di atas  Sumatera. 

Gambar: Boy Candra/facebook

Respon Lamban Pemerintah

Lantas bagaimana respon Pemerintah menghadapi bencana ini? Hingga minggu ketiga, sejak terjadinya banjir bandang dan longsor di ketiga provinsi itu, setidaknya Presiden Prabowo beserta rombongan (para Menteri dan Pejabat terkait), telah beberapa kali mendatangi Aceh, Sumut dan Sumbar. Khususnya ke Aceh Tamiang, wilayah yang menunjukkan dampak  paling parah. 

BASARNAS (Badan Search and Resque/SAR Nasional), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari ketiga matra (Darat, Laut dan Udara) memang dikerahkan untuk mengirimkan bantuan dan pemulihan keadaan darurat, termasuk pencarian korban dan upaya membangun  kembali jembatan yang terputus, mendirikan penampungan sementara berupa  tenda-tenda darurat, serta dapur-dapur umum di beberapa lokasi. 

Berbagai bantuan pun berdatangan, tidak saja dari kalangan Pemerintah, beberapa Organisasi Nirbala, para artis, hingga influencer (pemengaruh) beramai-ramai dan silih berganti mendatangi dan menyapa para korban. Mereka menyapa dan memberikan bantuan dengan caranya masing-masing.

Namun mengingat luas dan masif serta besarnya skala terdampak,  penanganan bencana terkesan lamban dan kurang bersungguh-sungguh. Mengapa?  

''Saya tidak memiliki tongkat nabi Musa,'' ucap Prabowo enteng. Itu disampaikan pada beberapa kesempatan, yang bisa diartikan  bahwa Pemerintah tidak bisa membuat segalanya langsung jadi, langsung pulih dan kembali normal. 

Presiden Prabowo ketika meninjau jmbatan putus 

di Aceh Tamiang (Foto: CNBC)

Memang bukan  itu yang diharapkan warga terdampak, dalam situasi tanggap darurat, yang dibutuhkan sangat adalah ketersediaan sembako, ketersediaan air bersih dan  penampungan sementara untuk sekadar berteduh. Bahkan, jika mungkin pemulihan kesehatan dan psikologi pasca trauma. Tetapi layanan seperti itu pun (bukan tidak ada) tetapi jelas tidak memadai, jika pun ada, datang sangat terlambat. 

Apalagi begitu banyak gampong atau desa-desa yang hilang dari peta, baik karena tertimbun longsor maupun rumah-rumah penduduk yang musnah berikut fondasinya hanyut terseret air bah. 

Belum lagi, masih banyaknya warga di desa-desa yang terisolir karena ketiadaan akses jalan dan jembatan yang terputus, yang belum tersentuh bantuan, sehingga pada gilirannya merekapun menjadi korban berikutnya. Korban bukan karena bencana itu sendiri tetapi akibat dari keterlambatan dan kelalaian Pemerintah! Mereka  mati karena kedinginan, kelaparan dan karena menderita luka-luka yang tak ditangani segera. 

Kelalaian karena pembiaran terlalu lama (tidak saja dalam hitungan jam, tetapi kini bahkan dalam hitungan hari dan berminggu-minggu) oleh Pemerintah dalam menangani para korban terdampak bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dimaafkan! Sebab tugas dan kewajiban  Pemeritah berikut aparaturnya adalah melindungi rakyatnya dari bencana, dari ancaman, dari  kesulitan yang mendera.

Prabowo: Sawit Adalah Anugerah 

Namun demikian, segala keluh kesah dan jerit tangis korban seakan tidak cukup membuat Pemerintah bergeming. Sebaliknya, bahkan Presiden Prabowo dengan lantang menyatakan bahwa Pemerintah masih mampu (menangani bencana) dan karena itu, tidak perlu meminta bantuan asing. 

Meskipun diakui Prabowo bahwa dirinya telah dihubungi via telepon oleh sejumlah kepala Negara sahabat dan lembaga/institusi donor dari luar yang siap mengirimkan bantuan. Prabowo menolak. 

Sikap inilah yang mengundang tanda tanya besar, mengapa Pemerintah --hingga tulisan ini dibuat-- belum juga menetapkan bahwa bencana ini sebagai bencana nasional? Dan tentunya, dengan pernyataan sikap itu, bantuan asing bisa segera masuk. Pemerintah hanya perlu membuka pintu bagi masuknya bantuan asing. 

Sikap inilah yang mengundang tanda tanya besar, apa alasan sebenarnya dibalik pernyataan Pemerintah itu? Mengapa Pemerintah menolak bantuan asing? Apakah benar, Presiden Prabowo --yang belakangan ini banyak disorot dunia internasional sebagai Presiden dari negara besar dan kuat yang disanjung dan puja-puji ini-- kemudian akan merasa kehilangan muka atau gengsi untuk menerima bantuan asing? Bukankah, Amerika, Turki dan Jepang, yang jelas masuk kategori  negara maju,  juga bersedia menerima bantuan asing ketika  negara mereka dilanda bencana? 

 Atau ada alasan lain yang lebih besar yang harus ditutupi atau dikendalikan sendiri? Ikhsanuddin Noorsi, dengan tegas menyatakan bahwa memang jika bencana Sumatra  dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional, hal itu akan membuka perilaku para pejabat. Sebab, tentunya, lembaga-lembaga donor dan negara asing pemberi bantuan akan bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di Sumatra? 

Pemerintah dipastikan akan merasa sangat kesulitan menjawabnya. Karena itu, Prabowo memilih untuk menghindari jebakan batman  ketimbang membuka bobroknya tata kelola Pemerintahan selama ini. 

Sementara Sosiolog DR. Okky Madasari, menilai bahwa memang Pemerintah akan kehilangan narasi jika pihak asing bertanya tentang begitu banyaknya  kayu gelondongan yang turut hanyut. Berasal dari mana dan siapa para pelakunya?  Untuk tujuan apa mereka melakukan hal itu?  Dan terlebih penting, mengapa mereka tidak segera ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban?

Dengan terungkapnya  bukti-bukti deforestasi yang ugal-ugalan dan tak terkontrol, kemudian beralih menjadi lahan sawit, siapa sebenarnya pihak-pihak yang diutungkan? Yang jelas, bukan rakyat, malah sebaliknya rakyatlah yang menjadi korban!  

Yang paling menyedihkan, Presiden Prabowo pada beberapa kesempatan, mengungkapkan bahwa Sawit adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dan karena itu, Pemerintah merencanakan perkebunan Sawit juga di laksanakan di Papua. Apakah Prabowo sepanjang hidupnya tidak pernah tahu, bagaimana Sawit yang memiliki sifat monokultur itu tidak memiliki kemampuan menangkap air ketika terjadi hujan? 

Perkebunan Sawit memang sangat menguntungkan tetapi kerugian dari kerusakan hutan dan lingkungan yang diakibatkannya jauh lebih besar dampaknya! Anehnya, mengapa tidak ada seorangpun dari sekian banyak pembantu Presiden, yang mengingatkan pernyataan bodoh itu? Bukankah Presiden dikeliling oleh Orang-orang ahli kaum Cerdik Pandai  yang duduk di kabinet Merah Putih? Mengapa tidak ada seorangpun yang membisiki Presiden Prabowo?

Setelah tanah hancur dan lingkungan tercemar akibat penambangan emas oleh PT. Freeport  di Papua, apakah kita harus menunggu terjadinya bencana besar kedua, ketiga atau keempat untuk menyadarkan Pemerintah?

Lanjut Membaca? Lihat bagian (2): Pemerintah Tidak Mau Belajar!