Bencana Sumatra, Pemerintah Tidak Mau Belajar!

Sebanyak 600 Unit Hunian Sementara, diserahkan DANANTARA
kepada pemkab Aceh Tamiang, Kamis, pekan lalu (foto:AFP).

Satu bulan setengah, sudah berlalu. Sejak bencana dahsyat banjir bandang dan tanah longsor menghantam  Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat, namun belum menunjukkan perbaikan signifikan. Berbagai laporan di lapangan mengungkapkan betapa masih beratnya kondisi yang dihadapi rakyat di ketiga provinsi itu. 

Bencana dahsyat semacam ini bukan yang pertamakali terjadi di Indonesia. Meskipun jenis, skala dan jumlah korban jiwanya berbeda, Indonesia berpengalaman menangani bencana dengan sangat baik di masa lalu, bahkan mendapatkan apresiasi dan pujian internasional. Sayangnya, Pemerintah tidak mau belajar!

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 28 November 2025 yang lalu, hingga kini masih menyisakan duka mendalam Beberapa desa di aceh Utara dilaporkan hilang, musnah, tertimbun dan sebagian terisolir, yang  berpotensi menambah jumlah korban. Bukan karena bencana itu sendiri, tetapi karena lambannya upaya tanggap darurat yang menyebabkan korban mati karena kedinginan, luka-luka dan kelaparan!

Kritik pun semakin deras dari berbagai kalangan. Bahwa apa yang dilakukan Pemerintah dalam fase genting ini, terkesan amatiran tanpa arah. Kurang bersungguh-sungguh mengerahkan segala kekuatan, sumberdaya dan sumber dana. Pemerintah terkesan tidak all-out --tanpa mengecilkan pengorbanan aparat dan para relawan dalam menolong korban-- Dan yang menyesakkan, tidak sedikit para pejabat, politisi dan public figure yang 'memanfaatkan' situasi untuk mengejar popularitas di tengah penderitaan korban dan para penyintas.

Sementara, Prabowo tetap bersikeras bahwa Pemerintah masih mampu menangani bencana,  seakan menjawab pertanyaan-kenapa pemerintah tidak menetapkan status darurat bencana nasional terhadap bencana Sumatera. 

''N'dasmu,'' ujar Prabowo merespon kritik.
Disampaikan pada
HUT GERINDRA ke-17, 
di Sentul, Jabar, (15/01/26). foto: BBC  

Prabowo menekankan, Indonesia masih mampu menghadapi tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor tersebut seperti disampaikannya pada berbagai kesempatan dan terakhir pada rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh, pekan lalu, sambil memastikan bahwa pemerintah akan (bekerja) habis-habisan.

Sikap Pemerintah yang menolak bantuan asing, mulai memicu pertanyaan, kecurigaan bahkan  'perlawanan' di mana-mana. Di Aceh ada beberapa yang mengibarkan 'bendera putih’ pertanda berharap pertolongan meski bukan tanda menyerah. Bahkan sempat ada yang mengibarkan bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka)  sebagai simbol perlawanan, meskipun kemudian segera disita aparat. Juga mulai santer wacana gugatan masyarakat terhadap Pemerintah seakan 'buta dan tuli' terhadap kritik masyarakat, sebaliknya mulai memandang kritik sebagai masalah!

Mengapa Prabowo begitu keukeuh dengan pendiriannya bahwa Pemerintah masih mampu (menangani bencana) dan karena itu menolak tawaran bantuan Asing? Meski fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Berbagai laporan kritis menyuarakan bahwa kebutuhan-kebutuhan paling mendasar rakyat di lokasi terdampak belum sepenuhnya pulih. 

Layanan Pemerintah Daerah lumpuh, begitu juga fasilitas umum dan layanan kesehatan masih jauh dari harapan. Listrik belum menyala sepenuhya. Penyediaan Bahan Bakar (BBM) dan Gas (elpiji), juga masih terbatas. Belum lagi soal sanitasi. Seperti kebutuhan air minum /air bersih, yang sangat vital dirasakan masih sangat kurang, sistem pembuangan air kotor (tinja), penampungan dan pengolahan sampah, masih menyedihkan.  

Pasca bencana, berbagai ancaman penyakit, seperti typhus, kolera, disentri, diare dan gatal-gatal serta penyakit terkait sistem pernafasan (ISPA) mulai merebak, akibat terbatasnya ketersediaan air bersih dan buruknya sanitasi. Di beberapa daerah di Sumatera utara, wartawan BBC melaporkan sejumlah warga yang menggunakan saluran parit kotor untuk berbagai keperluan. Mulai dari mencuci beras, mandi, buang air besar, mencuci pakaian, sekaligus air minum.   

Pertanyaan lebih lanjut, mengapa Pemerintah tidak mau menerima bantuan asing? Apa alasan sebenarnya dibalik semua itu?

State Capture Corruption

Sosiolog DR. Okky Madasari (foro: BBC)

Sosiolog Okky Madasari menilai, sebabnya Pemerintah akan  kehilangan atau kekalahan narasi! Bagaimana menjelaskan kayu-kayu gelondongan yang begitu banyak, hasil tebangan itu? Bagaimana Pemerintah menjelaskan betapa masifnya alih fungsi lahan hingga habisnya hutan Sumatra menjadi lahan perkebunan sawit? 

Pernyataan lain yang menohok, datang dari Busyro Muqoddas, mantan pimpinan KPK (2010- 2015). Ia menilai, bencana Sumatra tergolong sebagai State Capture Corruption. 

Korupsi ini berlangsung sistematis oleh kelompok kepentingan. Baik politisi, pejabat, maupun pengusaha yang melakukan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Alih-alih untuk kepentingan rakyat. 

Tragedi kemanusiaan di tiga provinsi ini, menurut Busyro, ''Dilakukan dengan cara political corruption, dalam bentuk membuat undang-undang yang melegalkan sesuatu yang ilegal,'' katanya usai saresehan 'Korupsi  dan Darurat Iklim' di Semarang, Kamis (18/12/25) silam. 

Lantas apa yang dimaksud State Capture Corruption? State Capture Corruption adalah bentuk korupsi di mana individu atau kelompok tertentu, biasanya dengan kekuasaan atau pengaruh politik, mengendalikan atau memengaruhi kebijakan dan keputusan Pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi  atau kelompok mereka. Ini dapat terjadi melalui suap, lobi,  atau cara-cara lain yang tidak sah. 

M. Busyro Muqoddas,
mantan Ketua KPK (2010-2015)

Dalam state capture corruption, Pemerintah atau lembaga negara tidak lagi berfungsi  untuk kepentingan publik, tetapi lebih kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat. 

Bencana Sumatra terjadi ketika perusahaan-perusahaan  besar atau individu kaya memengaruhi kebijakan Pemerintah untuk mendapatkan kontrak atau keuntungan lainnya, dengan cara suap atau lobi yang tidak sah. 

State capture corruption dapat terjadi di negara-negara dengan sistem Pemerintahan yang lemah atau korup.  Untuk mencegahnya,  diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas dan pegawasan yang kuat dalam pemerintahan. 

Beban Ekonomi

Sebagaimana diketahui, pemulihan dampak bencana Sumatera membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sementara kondisi keuangan Pemerintah saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. 

Efisiensi tengah gencar-gencarnya dilakukan di berbagai sektor, termasuk anggaran BNPB yang menyusut, begitu pula anggaran transfer ke daerah-daerah, yang sebelumnya banyak dipangkas. Praktis, membuat Pemerinta Daerah (khususnya di tiga provinsi terdampak) kehilangan kemampuan membangun dirinya.

Belum lagi, dalam skala yang lebih besar kita menghadapi masalah korupsi yang sangat parah. Ditengah beban yang berat menghadapi masalah hutang yang menggunung akibat kebijakan di masa lalu, yaitu hadirnya KICK (Kereta Cepat Indonesia-China) yang segera jatuh tempo dalam waktu dekat. Dan beban yang lebih besar lagi, kita ketahui Presiden Prabowo dalam sidang PBB pernah menyatakan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 20 ribu lebih pasukan perdamaian ke Gaza atau ke daerah konflik lain di dunia. Seperti disampaikannya pada Sidang Umum ke-80 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (23/9/2025). Dan pengiriman pasukan itu, dijadwalkan mulai tahun ini (2026).

Sementara di dalam negeri sendiri, Pemerintah tetap melaksanakan program populer Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menelan biaya besar, Rp 300 Trilyun, meskipun efektivitasnya masih banyak dipertanyakan.

Dengan setumpuk beban ekonomi itu, apakah benar Pemerintah masih mampu menangani dampak bencana Aceh, Sumut dan Sumbar? Sejauh ini, belum jelas benar bagaimana rencana komprehensif dan metode pendekatan yang dilaksanakan dalam menangani bencana ini. 

Belajar dari Cerita Sukses BRR

Indonesia mempunyai pengalaman dalam menangani bencana besar, ketika Banda Aceh dan Pulau Nias, diguncang gempa yang disusul tsunami, pada tanggal 26 Desember 2004 atau 21 tahun silam. 

Tak lama setelah terjadinya bencana tsunami, Pemerintah menyatakan bencana itu sebagai bencana nasional dan kemudian membuka pintu bagi masuknya berbagai bantuan asing. Ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan salah seorang pembantu kepercayaannya, yakni Kuntoro Mangkusubroto, yang ketika itu menjabat sebagai   Kepala Teknik Bidang Pembangunan dan Pengawasan Pembangunan, untuk memimpin Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.  

Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto (foto: RM.id) 

Hasilnya? Aceh-Nias kembali pulih, bahkan lebih baik, dalam tempo singkat, kurang dari lima tahun! Kesuksesan BRR Aceh-Nias, mendapatkan banyak apresiasi positif dari berbagai lembaga, badan dan Pemerintah asing, bahkan PBB. Mereka menyampaikan apresiasi dan pujian secara internasional.

Bencana tsunami yang menghacurkan Banda Aceh-Nias, memang menelan korban meninggal yang  jauh lebih besar, yaitu  170.000 jiwa lebih. Sementara, bencana kali ini, menurut laporan BNPB (13/01/26), telah mencapai 1189 orang, yang sangat mungkin akan terus bertambah, mengingat masih banyaknya laporan Orang Hilang. 

Kunci Keberhasilan BRR

Kisah sukses BRR Aceh-Nias dalam menangani bencana tsunami ketika itu, pada intinya, dimungkinkan karena adanya kombinasi, yakni; otoritas yang kuat, independensi, transparansi, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan mitra internasional dan masyarakat lokal secara efektif.

Kebijakan yang kuat itu kemudian diimplementasikan menjadi beberapa strategi utama, yaitu:  

Pertama, dibentuknya Struktur Kelembagaan yang Kuat dan Independen. Pemerintah membentuk BRR sebagai badan ad-hoc yang memiliki wewenang yang besar, setara dengan kementerian, dan bersifat independen. Hal ini menjadi sangat penting, karena BRR terlibat dalam pengelolaan dana triliunan rupiah dan mengatur seluruh upaya rekonstruksi. Ini memungkinkan BRR untuk bertindak cepat, memangkas dan menghindari prosedur yang panjang.

Kedua, Transparansi dan Akuntabilitas 

Penerapan asas transparansi dan tata kelola yang baik, terbukti mendapat pujian  dari komunitas  internasional merupakan komponen penting dari sukses BRR. Untuk mencapai tujuan ini, Satuan Anti Korupsi (SAK) dibentuk untuk memastikan pengelolaan dana yang efisien dan mencegah penyalahgunaan dana (korupsi), dalam bentuk:

• Penerapan Pakta Integritas: Mewajibkan semua pihak yang terlibat untuk berkomitmen pada prinsip anti korupsi. 

• Pembuatan RANdatabase: Sebuah basis data publik yang menjelaskan proyek, dana, dan kemajuan. Ini juga berfungsi sebagai forum koordinasi dengan lembaga donor (CFAN) dan masyarakat umum.

 Ketiga, Pendekatan Partisipatif Berbasis Masyarakat.

BRR menegaskan bahwa pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat korban bencana yang sebenarnya. Masyarakat dilibatkan dalam setiap langkah rekonstruksi sesuai dengan pendekatan ini. Ini dimulai dengan pengambilan keputusan, di mana masyarakat terlibat dalam memilih desain rumah dan fasilitas umum. Diantaranya;

• Memilih pemasok: Memfasilitasi penyedia jasa dan penggunaan bahan lokal.

• Pengelolaan keuangan: Di tingkat lokal, masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana pembangunan.

Keempat, Kolaborasi dan Koordinasi Multipihak.

Bencana tsunami membutuhkan kerja sama banyak pihak. BRR berfungsi sebagai koordinator tunggal untuk menyelaraskan visi dan program kerja antara lembaga donor, LSM internasional dan lokal, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

 Kelima, BRR memberikan penekanan pada ''Pembangunan Kembali Menjadi Lebih Baik'' (Build Back Better).  Rekonstruksi yang dilaksanakan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun kembali Aceh dan Nias menjadi lebih baik dan lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Salah satu contohnya adalah pembangunan kembali kelembagaan, sarana, dan prasarana yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

Strategi-strategi ini memungkinkan BRR untuk memulihkan Aceh dan Nias dalam waktu kurang dari lima tahun dan menjadi model penanganan bencana pasca-tsunami yang diakui secara internasional.

Jadi, mengapa Pemerintah sekarang tidak mau belajar dari bencana tsunami Aceh-Nias? Semestinya, cara pandang kita sekarang sudah jauh lebih baik di banding dua dekade silam! ketika dukungan internet dan kecanggihan Artificial Intelligent masih sangat jauh dari memadai seperti sekarang. 

Namun, cara Pemerintah menangani bencana pasca tsunami di Aceh-Nias ketika itu, telah mengundang apresiasi internasional. Diantaranya: melahirkan solidaritas internasional, berupa respon kemanusiaan dan upaya bantuan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni melibatkan lebih dari 50 negara, organisasi non-pemerintah (LSM) dan lembaga donor. Solidaritas ini diakui secara luas sebagai  salah  satu respons bencana paling signifikan di dunia. 

Keberhasilan rekonstruksi: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, berhasil membangun lebih dari 400.000 rumah, ribuan kilometer jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas umum lainnya, yang kemudian mendapat pujian internasional sebagai model pemulihan pasca bencana terbaik.

Sebaliknya, Pemerintah daerah Aceh juga menggelar acara 'Aceh Thanks to The World' sebagai bentuk pernyataan terimakasih warga dan Pemda Aceh kepada 35 negara sahabat, tokoh dan lembaga lokal dan asing, yang telah berjasa dalam membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga Aceh  menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Beberapa institusi di Aceh juga menerima penghargaan, seperti museum Tsunami Aceh, yang meraih penghargaan sebagai 'Museum Komunikatif', yang menunjukkan keberhasilannya dalam  upaya mengedukasi publik terkait kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana, di masa yang akan datang. 

Selain itu, juga digelar Pameran dan Forum Internasional, sebagai peringatan tahunan tsunami yang diselenggarakan oleh Keduataan Besar AS untuk mengenang dan mengapresiasi kerjasama global dalam pemulihan Aceh. Itulah pengakuan kolektif masyarakat dunia atas ketangguhan rakyat Aceh dan kemitraan internasional yang kuat dalam menghadapi bencana dahsyat tersebut. 

***

Link Terkait, Baca sebelumnnya: Bencana Dahsyat Sumatra, Akibat dari Kerakusan Pengusaha dan Kebodohan Pejabat